Laporan : c25

Saat ini sistem deteksi banjir masih menggunakan cara konvensional. Deteksi model tersebut kurang akurat. Masalah banjir hingga kini masih menjadi persoalan terbesar bagi wilayah DKI Jakarta. Tiap musim hujan tiba, beberapa wilayah di Ibu Kota tergenang atau terendam air. Bahkan, tak jarang pula saat musim kering ada beberapa tempat di lima wilayah DKI tergenang air.

Berdasarkan hasil penelitian Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, ada lima penyebab utama banjir di wilayah DKI Jakarta. Pertama, tingginya curah hujan dan lamanya durasi hujan (hujan ekstrem) dan pasang laut yang bersamaan. Kedua, halangan struktur river crossing (saluran drainase). Ketiga, berkurangnya kapasitas aliran sungai atau waduk disebabkan besarnya laju sedimen, sampah, dan tumbuhnya hunian di bantaran kali dan waduk.

Penyebab keempat adalah perubahan tata guna lahan di daerah hulu dan pembangunan yang pesat di DKI Jakarta. Kelima, belum memadainya operasi dan pemeliharaan sungai, saluran drainase, serta sarana lain. Berbagai cara dan upaya hingga saat ini telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mengantisipasi banjir dan mengurangi jumlah kerugian yang disebabkan oleh bencana banjir. Antara lain, dengan melakukan penanganan di daerah dataran tinggi (hulu) berupa pengaturan tata ruang, konservasi alam, pembuatan sodetan, serta pembuatan waduk pengendali banjir.

Di daerah dataran rendah dibuat sistem drainase yang menggunakan sistem waduk dan pompa (polder). Selain itu juga dilakukan penanganan di sungainya dengan cara normalisasi sungai-sungai yang melalui wilayah DKI Jakarta, penurapan kali, dan pembuatan banjir kanal (floodway) yang berfungsi sebagai tempat pengalihan aliran air sungai agar tidak melintasi tengah kota.

Untuk mengurangi jumlah kerugian yang timbul akibat bencana banjir, sejak tanggal 15 Februari 2003 Pemprov DKI melalui Proyek Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai (PBPP) PIPWSCC mulai menggunakan sistem telemetri, di samping sistem konvensional, untuk memantau datangnya banjir di wilayah Ibu Kota sejak dini. Dibandingkan dengan sistem konvensional, pengumpulan data dengan sistem telemetri bersifat otomatis, akurat, dan realtime.

Pengukuran yang jitu berdampak pada proses analisis terhadap data slebih cepat. Pengambilan keputusan dapat dilakukan secara maksimal, peringatan dini banjir lebih cepat, penanganan banjir lebih tepat, serta evakuasi dapat dilakukan lebih dini. ''Sistem ini bekerja secara otomatis selama 24 jam,'' ungkap Ir Djaya Sukarno, asisten teknik Proyek Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Ciliwung Cisadane.

Cara kerja sistem telemetri, menurut Djaya, dengan melakukan pemantauan terhadap tinggi muka air dan debit air di 22 buah stasiun air yang terdapat di lima aliran sungai terbesar yang melintasi wilayah Bogor, Depok, DKI Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Pada musim kering (curah hujan rendah) data terbaru mengenai tinggi muka air dan debit air pada tiap-tiap stasiun air tersebut akan muncul setiap satu jam sekali. Pada musim hujan (curah hujan tinggi) data terbaru akan muncul tiap 15 menit sekali.

Peringatan dini
Dengan sistem telemetri, jelas Djaya, Pemprov DKI Jakarta dapat memberikan peringatan dini datangnya banjir ke wilayah DKI Jakarta kepada masyarakat luas. Dari data yang masuk ke dalam sistem teknologi informasi yang dimiliki sProyek Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai (PBPP) PIPWSCC mengenai tinggi muka air dan debit air di stasiun air Katu Lampa, pihaknya dapat memprediksikan berapa jam lagi banjir akan sampai di wilayah DKI. Disamping itu, dari data tersebut dapat juga ditentukan wilayah DKI dalam tingkat siaga banjir.

Saat ini berdasarkan data genangan tahun 2001, di wilayah DKI Jakarta terdapat 78 titik genangan banjir. Menurut Djaya, tidak semua titik genangan banjir tersebut berada di bawah pengawasan Proyek Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai (PBPP) PIPWSCC. Pihaknya hanya menangani titik genangan banjir yang berada di sepanjang aliran Kali Pesanggrahan, Sunter, dan Ciliwung. ''Selebihnya ada di bawah wewenang Pemprov DKI,'' ungkapnya.

Untuk ke depan, ungkap Djaya, pihaknya akan mengembangkan sistem telemetri agar dapat diakses secara mudah oleh masyarakat luas. ''Masyarkat tidak perlu menunggu informasi dari satgas banjir jika sewaktu-waktu banjir akan datang,'' tutur Djaya. Menurut Djaya, ada beberapa hal yang dapat menunjang sistem telemetri peringatan dini banjir. Antara lain, kebijakan organisasi yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengembangan sistem telemetri, perlunya kerja sama yang baik antarinstansi pemerintah, dan adanya peran serta masyarakat LSM dan media massa.

Sampaikan saran dan masukan Anda ke :
webmaster@psdajateng.go.id  atau seksirepot@psdajateng.go.id